Gedung Dewan-Balai Kota Harus Ada Fasilitas Orang Cacat

Kota MALANG - Wakil rakyat merespons imbauan Gubernur Jatim terkait penambahan faslilitas bagi orang cacat dan lansia di perkantoran pemerintah maupun swasta. Selain mendorong pemkot menindaklanjuti, wakil rakyat juga mendorong supaya diwujudkan dalam kebijakan daerah. "Tentu kami dorong dan dukung dengan anggaran, asalkan nanti diajukan eksekutif," kata Eka Satriya Gautama, ketua Komisi C DPRD Kota Malang, siang kemarin.

Dukungan itu, sambung Eka, akan disampaikan dalam pembahasan PAK (perubahan anggaran keuangan) yang diperkirakan berlangsung dua bulan mendatang. Eka menilai, fasilitas untuk orang cacat maupun lansia itu memang diperlukan.

Seperti halnya dengan membuat akses jalan pada tangga-tangga pintu masuk ruangan. Harapannya, supaya tidak ada orang yang terhalang untuk mengakses pelayanan. Apakah itu terkait dengan pelayanan yang diberikan berupa kesehatan, pendidikan, atau pelayanan publik lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. "Ini sesuai dengan harapan pemkot untuk meningkatkan pelayanan publik," kata anggota badan anggaran (banggar) ini.

Untuk itu, Eka juga akan mengkomunikasikan persoalan itu di internal legislatif maupun eksekutif. Hal itu dikarenakan di lingkungan perkantoran legislatif tidak ada fasilitas untuk orang cacat maupun lansia. Begitu pula di Balai Kota Malang. "Memang jarang terpakai, tapi lebih baik diberi ruang untuk mereka," kata politisi PDIP ini.

Sementara itu, Mohammad Yusuf, kahumas Pemkot Malang, sependapat dengan wakil rakyat. Meski hingga saat ini belum menerima surat edaran dari gubernur terkait imbauan tersebut, pihaknya akan memformulasikan dalam kebijakan daerah.

Bahkan, sebelumnya pemkot sudah menerapkan kebijakan tersebut. Seperti halnya untuk pelayanan publik yang ada di wilayah perkantoran Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Pemkot Malang. (yak/ziz)(jawapos.co.id)

Read More Gedung Dewan-Balai Kota Harus Ada Fasilitas Orang Cacat

PKS Resmi Dukung Rendra Kresna

Pilkada Malang - Calon Bupati dari Partai Golkar Rendra Kresna mendapatkan tambahan amunisi untuk memenangkan pertarungan dalam pilbup mendatang. Tambahan amunisi didapat setelah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Malang, kemarin (6/4), resmi menjadi partai pendukungnya.

Penandatanganan surat dukungan PKS kepada Rendra dilakukan di Rumah Makan Batavia, kemarin. PKS yang sebelumnya mewacanakan akan mencalonkan kadernya untuk digandengkan dengan Rendra, ternyata tak merealisasikan wacana tersebut.

"Untuk wakilnya Pak Rendra, kami serahkan sepenuhnya kepada beliau. Kami tidak mengharuskan atau mengajukan kader kami sebagai wakil. Kami sebatas memberikan saran dan pertimbangan. Boleh dipakai boleh tidak," ucap Ketua DPD PKS Kabupaten Malang Syaiful Rosyid.

PKS tidak meminta Rendra menggandeng kadernya sebagai calon wakil bupati. Dalam kontrak politikPKS dan Golkar, isinya condong ke perbaikan kinerja pemerintahan bila nanti Rendra terpilih.

Misalnya, menciptakan pemerintahan bersih dari KKN, membangun pemerintahan yang peduli kepada masyarakat, dan menciptakan pemerintahan profesional. Sama sekali tidak ada kata-kata PKS menginginkan posisi wakil bupati.

Pria asal Madiun tersebut memaparkan, keputusan untuk memenangkan Rendra berdasarkan SK Ketua Umum DPW PKS Jatim 18/D/SKEP/AM-PKS/1431 dan ditandatangani ketua DPW Ja'far Tri Kuswahyono. "Pak ketua DPW tadi ikut dalam perbincangan tertutup. SK langsung ditandatangani dan Pak Rendra juga langsung kontrak politik," kata Syaiful.

Sebelum rekomendasi turun, tim optimalisasi musyarokah daerah (tomda) telah melakukan kajian. Salah satu bahan kajian adalah survei internal. Dalam survei tersebut, 80 persen kader yang disurvei memilih Rendra sebagai calon bupati. "Akhirnya kami putuskan bahwa Pak Rendra punya popularitas dan elektabilitas yang tinggi. Sehingga kami mendukungnya. Insya Allah 60 ribu kader bulat ke Pak Rendra," terang Syaiful.

Sekretaris DPD II Golkar Achmad Andi menegaskan, komunikasi dengan PKS telah dilakukan dalam waktu yang lama. Sehingga ketika ada kecocokan, maka lebih cepat lebih baik untuk segera bergabung. Toh PKS juga sudah punya hasil survei internal yang menempatkan Rendra dalam urutan teratas.

Choirul Anam, ketua tim pemenangan Rendra mengatakan, Golkar dan PKS punya visi misi sama. Yakni keinginan membangun pemerintahan yang baik. "Jadi bisa menyatu," ujar Anam.

Meski sudah menggandeng PKS, Anam menegaskan pintu masih terbuka untuk koalisi dengan parpol lain. Termasuk juga dengan PDIP. (yos/fir)(radar)

Read More PKS Resmi Dukung Rendra Kresna

Dewan Terbelah, Sikapi Pemberian 45 Laptop

Dewan Terbelah, Sikapi Pemberian 45 Laptop - Penyerahan laptop pada 45 anggota dewan dan tiga unit untuk sekretariat dewan masih ditanggapi beragam. Ada yang masa bodoh, mendukung, tak terima, hingga menyoal proses tender. Namun, belum satu pun anggota dewan yang mengembalikan laptop itu ke sekretariat dewan meski sebelumnya Wakil Ketua Dewan Priyatmoko Utomo berjanji mengembalikan kemarin.

Kwindya Dwi Karana, anggota komisi C dari PDIP, mengaku bahkan belum menerima laptop seperti yang diberitakan. Dia juga tak tahu pasti kenapa masih ada anggota yang belum menerima, padahal anggota lain sudah. ''Kalau kenapanya itu ya jangan tanya saya. Tanya pada sekwan saja," ujarnya di gedung dewan kemarin.

Kendati belum menerima, Kwindya menegaskan tidak akan mempertanyakan laptop itu. ''Kalau diberi ya diterima, kalau tidak ya tidak ditanyakan. Buat apa?" kata dia.

Lain lagi dengan Ya'qud Ananda Gudban. Anggota komisi B dari Partai Hanura ini mengakui telah menerima laptop dari sekwan. Secara pribadi dia mendukung pemberian itu karena sangat berfungsi bagi anggota dewan. Tak hanya itu, Nanda, sapaan akrab Ya'qud Ananda Gudban, menilai laptop lebih efisien dibanding sistem manual.

''Selama ini kalau paripurna atau rapat ke luar kota selalu fotokopi berkas-berkas. Kalau sedikit tidak masalah, tapi bisa sangat tebal," kata dia.

Begitu usai rapat, berkas-berkas itu tak terpakai lagi. Sehingga sayang anggaran habis hanya untuk keperluan fotokopi materi atau berkas-berkas yang diperlukan. Lain lagi dengan laptop. Barang elektronik ini akan mampu menampung dokumen-dokumen penting.

''Begitu dibutuhkan langsung klik, tak perlu fotokopi lagi. Selain itu dengan laptop bisa mengejar ketertinggalan teknologi. Juga meningkatkan gengsi," tandasnya.

Christea F., anggota komisi D DPRD Kota Malang, dari fraksi Partai Demokrat dengan tegas tidak terima atas pembagian laptop pada 45 anggota dewan. Bukan pembagian yang dia persoalkan. Tapi pada proses lelang. ''Kalau wakil ketua terkejut karena dikirimi laptop, saya lebih terkejut lagi karena anggaran laptop mencapai Rp 544 juta," kata Christea.

Dari anggaran Rp 544 juta itu, jika dibagi rata untuk 45 dewan plus tiga anggota sekwan, maka rata-rata menerima laptop seharga Rp 11 juta-an. ''Lha kok yang dikirim laptop harga Rp 6 jutaan. Bagaimana ini?" kata Christea yang mengaku bahwa secara kolektif semua anggota komisi D telah mengembalikan laptop ke sekwan.

Sementara, wakil ketua DPRD Kota Malang Priyatmoko Utomo yang mengaku terkejut karena mendapat kiriman laptop ke rumahnya mengaku masih akan melakukan konfirmasi kejelasan tender pada sekwan. Konfirmasi itu juga untuk memperjelas tender seragam anggota dewan yang juga dikirim bersamaan dengan laptop.

''Yang pasti, kalau tidak benar akan dikembalikan. Waktunya kapan, bisa sewaktu-waktu," kata Moko, sapaan akrab Priyatmoko Oetomo. (nen/war) (jawapos.co.id)

Read More Dewan Terbelah, Sikapi Pemberian 45 Laptop

Geng Belum Tentu Dapat Rekom DPP PDIP

Geng Belum Tentu Dapat Rekom DPP PDIP. Itulah kata Kusnadi Sekretaris DPD PDIP Jatim ditemui saat jeda pelaksanaan Rakercab PDIP Kabupaten Malang di Hotel Santana sebagaimana dikutip dari jawapos (21/1/10) menegaskan bahwa "belum tentu peringkat pertama pada konvensi diberikan rekomendasi. Banyak pertimbangan DPP PDIP untuk memberikan rekomendasi. Apalagi Geng Wahyudi selaku pemegang peringkat pertama pada konvensi lalu tidak mencapai 50 persen dalam survei awal."

Padahal angka survei 50 persen itu sebagai sebuah jaminan kemenangan. Inilah, menurut dia, salah satu alasan DPP PDIP melakukan survei ulang. "PDIP ini ingin memenangkan pemilihan bupati. Bukan ingin memenangkan rakercabsus. Jadi banyak pertimbangan yang dipakai," terang Kusnadi. (if)

Read More Geng Belum Tentu Dapat Rekom DPP PDIP

DPC PDIP Kabupaten Ricuh, Ketua FPDIP Tergeletak di Rumah Sakit

DPC PDIP Kabupaten Malang Ricuh, Ketua FPDIP Tergeletak di Rumah Sakit - Penjaringan bakal calon ketua DPP, DPD, dan DPC PDIP di Desa Tirtomarto, Kecamatan Ampelgading, pada Minggu (3/1) malam berakhir ricuh. Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Malang Sugeng Pujianto dikeroyok segerombolan orang tak dikenal sekitar pukul 18.30.

Peristiwa penganiayaan berawal saat Sugeng bersama Wakil Ketua DPD PDIP Jatim Bambang Hariyanto menghadiri rapat PAC (Pengurus Anak Cabang) PDIP Ampelgading. Rapat digelar di rumah Ketua PAC Ampelgading Maskud, 40, diagendakan untuk menjaring calon ketua.

Rapat dibuka pada pukul 15.00 tersebut dihadiri semua pengurus PAC yang terdiri dari 11 orang. Selain itu, rumah Maskud juga terdapat puluhan simpatisan PDIP Ampelgading.

Dalam rapat tertutup yang juga dihadiri anggota DPRD Kabupaten Malang Mulik Ariati itu awalnya berlangsung tenang. "Selama rapat berlangsung, semuanya terkendali. Saya kira tidak ada ketegangan saat pengusulan nama dilakukan," kata Sugeng saat ditemui di RSUD Kanjuruhan Kepanjen, kemarin (4/1).

Hasil rapat sepakat mengusung Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum DPP PDIP. Sedangkan untuk DPD Jatim mengusung nama Sirmaji. Dan untuk ketua DPC harus dilakukan voting. Karena ada dua calon yang diajukan untuk ketua DPC. Yaitu Boimin Nur Suhandri dan Hari Sasongko.

Hasil voting dimenangkan Boimin. Dia meraih 6 suara, sedangkan Sasongko meraih 5 suara. "Yang terpilih Boimin. Setelah itu, rapat ditutup dan kami pulang," aku pria yang menjadi ketua Komisi D DPRD Kabupaten Malang itu.

Karena rapat sudah selesai, Sugeng, Bambang, dan Mulik pamit pulang. Saat akan menuju ke mobil, sekitar lima pria tidak dikenal datang ke tempat parkir mobil yang berada di depan rumah Maskud. Mereka menggedor bodi mobil dan mencari keberadaan Sugeng.

Tiga mobil yang berjajar diperiksa satu persatu. Sugeng ditemukan. Kaji Lutfi, sopir Sugeng terkena pukulan terlebih dahulu. Setelah itu, pelaku menyeret Sugeng yang duduk di jok tengah. "Tanpa sebab jelas mereka datang dan memukuli saya," urainya.

Pelaku terus memukul maupun menendangnya. Suami Ninik Sugeng Pujianto tersebut juga terkena lemparan pot kembang dari jarak dekat yang diarahkan ke bagian belakang kepalanya.

Sugeng melarikan diri ke tepi Jalan Raya Ampelgading. Sesampainya di tepi jalan, Sugeng meminta bantuan pengendara sepeda motor yang kebetulan melintas untuk diantar ke Mapolsek Ampelgading. Sesampainya di polsek, Sugeng kemudian diantar ke Puskesmas. Setelah menjalani perawatan sementara, Sugeng dilarikan ke RSUD Kanjuruhan.

Wakil Ketua Bidang Politik dan Pemenangan Pemilu DPC PDIP Kabupaten Malang Suaeb Hadi, mengutuk aksi premanisme terhadap Sugeng. Apalagi aksi dilakukan sesaat setelah penjaringan nama calon. Kalau penganiayaan tersebut rangkaian dari proses demokrasi yang baru saja berlangsung, Suaeb sangat menyayangkannya.

Menurutnya, DPC akan mengambil langkah hukum melaporkan kasus tersebut kepada polisi."Kami minta agar polisi menangkap para pelaku penganiayaan. Terutama membongkar motif premanisme tersebut," pinta Suaeb.

Sementara itu, ketua DPC PDIP Kabupaten Malang Boimin Nur Suhandri hingga kemarin masih enggan berkomentar terkait kasus tersebut. "Tanya yang lain saja," tandas Boimin.(bb) (jawapos.co.id 5/1/10)

Read More DPC PDIP Kabupaten Ricuh, Ketua FPDIP Tergeletak di Rumah Sakit

Calon Ketua PKB Kota Masih Malu-Malu

Calon Ketua PKB Kota Masih Malu-Malu - Pemilihan ketua DPC PKB Kota Malang pada 17 Januari mendatang bakal berlangsung seru. Ada enam nama kader partai yang bakal meramaikan pemilihan ketua dewan tanfidz pada Musyawarah Cabang (Muscab) Ke-5 DPC PKB Kota Malang di Pondok Pesantren Al Hikam.

Mereka akan bersaing mendapatkan dukungan dari enam suara untuk menduduki jabatan ketua yang saat ini dijabat oleh Muhaimin M.T. Enam suara itu berasal dari lima suara PAC (pimpinan anak cabang) dan satu suara dari DPC (dewan pimpinan cabang).

Berdasarkan informasi yang dihimpun Radar, enam nama yang bakal bersaing itu antara lain, Arif wahyudi; Ahmad Fauzan; Mohammad Rifai; Rasmuji; Siswo Waroso; dan Fatchullah.

Tiga di antara enam kader partai yang didirikan KH Abdurrahman Wahid itu, saat ini duduk di kursi parlemen. Yakni, Rasmuji (anggota komisi D), Siswo Waroso (anggota komisi B), dan Arif Wahyudi (ketua komisi A).

Sementara tiga kader lainnya adalah pengurus PAC, masing-masing Mohammad Rifai (ketua PAC Lowokwaru), Ahmad Fauzan (ketua PAC Blimbing), dan Fatchullah (ketua dewan syuro PAC Sukun).

Sedangkan untuk dewan Syuro, ada dua nama yang muncul. Yakni, Muhaimin MT yang saat ini menjabat sebagai ketua tanfidz dan Fatchullah, ketua dewan syuro PAC Sukun.

Siswo Waroso tidak mau memberikan penegasan terkait rencana pengajuan dirinya menjadi calon ketua. Dia bahkan mengatakan pemilihan itu waktunya masih lama. Disinggung kesiapannya, Siswo yang menjabat sebagai wakil ketua badan anggaran legislatif ini juga tidak mau menjawab. "Masih lama, Mas. Nanti saja, saya hubungi. Saya masih di jalan," kata dia.

Senada, Arif Wahyudi juga tidak mau memberikan penegasan dirinya akan maju pada muscab. Hanya saja, jika dia diusulkan untuk menduduki jabatan ketua, maka dia tidak akan menolaknya. "Saya ini terserah musyawirin (peserta muscab). Jika diusulkan, maka sebagai kader saya siap maju," kata mantan wakil ketua dewan ini.

Sementara itu, Sutiaji, ketua panitia muscab membenarkan adanya sejumlah nama yang muncul. Menurutnya, setiap nama berpeluang mendapatkan dukungan. "Nanti saat muscab akan kelihatan," kata ketua fraksi PKB DPRD Kota Malang ini.

Dia menjelaskan, muscab itu dilakukan karena jabatan ketua Muhaimin sudah berakhir Desember lalu. Sebenarnya, masa kepemimpinan itu sudah berakhir sekitar Juli lalu pada saat pelaksanaan pemilihan legislatif (pileg). "Karena sedang disibukkan dengan agenda pileg, akhir diperpanjang sampai Desember," kata sekretaris komisi C ini. (yak/ziz)
(jawapos.co.id 03/01/12)

Read More Calon Ketua PKB Kota Masih Malu-Malu

Pilkada Malang 2010, diramaikan 10 pasang Kandidat

Pilkada Malang 2010, diramaikan 10 pasang Kandidat - KPU Kabupaten Malang menyatakan Pilkada Malang 2010 mendatang berpotensi diramaikan 10 pasangan calon Bupati (Cabup) dan calon Wakil Bupati (Cawabup). Masing-masing 5 pasangan calon dari unsur partai politik dan independen atau perseorangan.

Anggota KPU bidang hubungan masyarakat dan organisasi, Totok Hariono kepada Media Indonesia, Minggu (13/12), mengatakan pelaksanaan Pilkada 2010 diperkirakan lebih seru ketimbang Pilkada sebelumnya.

Sebab, lanjutnya, Pilkada mendatang bakal diramaikan Cabup dan Cawabup dari parpol dan independen yang diperkirakan memiliki kekuatan merata. "Kami memprediksi ada 10 pasangan Cabup dan Cawabup. Hal itu berdasarkan perhitungan perolehan suara parpol dalam Pemilu Legislatif dan jumlah penduduk," tegasnya.

Ia menjelaskan parpol yang bisa mencalonkan diri setidaknya harus memiliki 8 kursi di DPRD. Sedangkan calon independen harus mendapatkan dukungan 3% dari jumlah penduduk yang dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda penduduk (KTP).

Sedangkan patokan jumlah pemilih yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) Pilpres untuk mengukur dukungan bagi calon independen sebanyak 1.928.562 orang.

Sejauh ini pihaknya sudah mengutak-atik perolehan suara dan kursi di DPRD. Parpol yang bisa mencalonkan diri antara lain Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memiliki 13 kursi di DPRD, Partai Demokrat 8 kursi, Partai Golkar 8 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 8 kursi. Sedangkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 4 kursi, Partai Hanura 4 kursi, Gerindra 3 kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) masing-masing satu kursi.

"Parpol yang tidak memiliki 8 kursi itu bisa bergabung untuk mengusung Cabup dan Cawabup," ujarnya.

Sehingga Cabup dan Cawabup dari parpol ada 5 pasangan. Sedangkan calon independen juga ada 5 pasangan. Sejauh ini KPU belum menjalankan tahapan Pilkada. Sebab usulan anggaran Rp22,5 miliar untuk keperluan itu belum disetujui Pemerintah Kabupaten Malang.

Menurut jadwal KPU, pendaftaran Cabup dan Cawabup baru akan dibuka Maret 2010. Sementara pencentangan 5 Agustus 2010.

Sejumlah Cabup dan Cawabup dari Partai Golkar, PDIP, dan Partai Demokrat, sudah sosialisasi dengan memasang poster di sejumlah jalan protokol. Namun yang sudah jelas mendapat persetujuan DPP adalah calon dari Partai Golkar Rendra Kresna. Wakil Bupati Malang itu menjabat Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar.

Untuk Cabup PDIP masih menunggu rekomendasi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Sedangkan calon dari Partai Demokrat juga belum pasti. Ada dua orang yang berambisi yakni mantan Kepala Dinas Kesehatan Pemkab. Malang Agus Wahyu Arifin dan mantan Sekda Pemkab. Malang Betjik Soedjarwoko. Keduanya saling klaim mendapat restu dari DPP partai pemenang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tersebut.(BN/OL-02) (mediaindonesia 13/12)

Read More Pilkada Malang 2010, diramaikan 10 pasang Kandidat

Imam Zuhdi Wakil Bupati Malang Terkuat

Imam Zuhdi Wakil Bupati Malang Terkuat - Untuk meneguhkan dirinya sebagai calon N2 (Wakil Bupati Malang) yang menguatkan, bukan melemahkan, Imam Zuhdi Pengusaha muda yang sukses di bidang pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke beberapa negara tetangga itu, memasang standing banner berukuran 2X1 meter sebanyak 2 ribu buah di 398 Desa di Kabupaten Malang.

“Kami akan melakukan apapun untuk membantu N1 yang menggandeng saya dalam Pilbup mendatang”, katanya ketika ditemui di kantornya.

Sebelumnya, Imam Zuhdi juga telah menyebar sekitar 100 ribu kalender dan 200 ribu kartu nama kepada masyarakat yang dilakukan di setiap acara yang digelar tiap minggu bersama dengan berbagai elemen masyarakat.

“Saya sangat yakin, siapa pun yang bergandengan dengan saya pasti menang”, katanya. Pasalnya, hingga saat ini, timnya sudah melakukan sosialisasi tentang programnya kedepan, jika ia terpilih mendampingi N1.

Sekadar informasi, gerakan pencitraan yang dilakukan oleh Imam, melebihi calon N1 yang sudah menasbihkan dirinya akan maju dalam Pilkada Malang 2010 mendatang, hal itu bisa dimaklumi, karena PJTKI, perusahaan milik ayah seorang putri ini, memiliki kaki tangan hingga ke pelosok desa.

“Karyawan saya menjangkau sampai ke pelosok desa. Jadi, mereka sendiri yang bergerak karena ingin bosnya setelah sukses dibidang usaha, juga sukses di bidang politik”, katanya sambil tertawa lebar.

Disingung tentang para TKI yang berangkat dari perusahaannya, sekembali ke Tanah Air, juga sudah bertekad untuk memenangkan Imam, terlepas bergan dengan dengan siapa saja, katanya. (duramasyarakat/ck)

Read More Imam Zuhdi Wakil Bupati Malang Terkuat

Tanda Mobdin Batu Habiskan Rp 400 Juta

BATU - Tanda Mobdin Batu Habiskan Rp 400 Juta. Anggaran cukup besar dikeluarkan Pemkot Batu untuk memasang tanda logo Pemkot Batu di kendaraan dinasnya. Pemasangan logo di kendaraan dinas itu dibutuhkan biaya sekitar Rp 400 juta.

Semua jenis kendaraan dinas yang dipasangi tanda, mulai dari sepeda motor, mobil, bus, truk, kendaraan berat lainnya. Untuk sepeda motor, jumlah yang dipasang tanda adalah 440 kendaraan. Sedangkan untuk mobil dinas yang diberi tanda sekitar 220 unit. "Pemberian tanda ini untuk mengamankan aset pemkot. Termasuk juga memudahkan inventarisasi aset," kata Achmad Suparto, kabid Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Batu, kemarin.

Pemasangan tanda pada hari pertama kemarin, sebenarnya merupakan jatah anggota dewan untuk diberi tanda oleh petugas. "Namun, hingga saat ini (sore kemarin), belum ada satupun anggota dewan yang datang ke pemkot," ujar salah satu staf DPPKAD yang memasang tanda.

Walau belum ada satupun anggota dewan yang datang, pemkot tak mempermasalahkannya. "Kami bisa proaktif datang ke gedung dewan. Dan memberi tanda mobil di sana," terang Parto, sapaan akrab Achmad Suparto.

Mantan Lurah Samaan, Kota Malang tersebut mengatakan, instansinya menarget pemasangan tanda terhadap kendaraan dinas akan selesai dalam dua minggu.

Namun, tak seluruh kendaraan dinas milik pemkot diberi tanda. Mobil dinas yang digunakan Wali Kota Eddy Rumpoko dan Wakil Wali Kota Budiono lolos dari pemasangan logo. Alasannya, wali kota dan wakil wali kota merupakan pejabat negara. (fir/lia) (jawapos.co.id 09/12/09)

Read More Tanda Mobdin Batu Habiskan Rp 400 Juta

Coblosan Pilbup Kabupaten Malang 5 Agustus

Coblosan Pilbup Kabupaten Malang 5 Agustus. Kurang lebih delapan bulan lagi, masyarakat Kabupaten Malang akan memilih bupati periode 2010-2015. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang sudah menetapkan coblosan pemilihan bupati (pilbup) pada 5 Agustus 2010.

Waktu pencoblosan sengaja dipilih sebelum datangnya Ramadan. Salah satu latar belakangnya untuk menghindari pencampuran kepentingan ibadah puasa dengan politik. "Kalau tidak keliru, (waktu coblosan) seminggu sebelum puasa. Biar puasanya fokus ibadah, tidak tercampur kampanye dan dukung-mendukung," kata Umar Khayan, anggota panwaslu divisi anggaran, kemarin.

Menurut Umar, tidak ada peringatan khusus terkait pemilihan tanggal 5 Agustus itu. Dalam rapat pleno, muncul usulan pencoblosan tanggal 3, 4, dan 5 Agustus. Semuanya di luar bulan Ramadan. Setelah ditimbang-timbang, yang dipilih adalah 5 Agustus yang jatuh pada Kamis. "Ya disepakati tanggal lima saja. Tidak ada alasan lain," ujar Umar.

Untuk pengambilan jadwal Agustus, Ketua KPU Kabupaten Malang Abdul Holik menegaskan bahwa itu mengacu pada aturan penyelenggaraan pilkada. Dengan asumsi ada dua putaran, jadwal coblosan dihitung mundur dua bulan dari waktu berakhirnya masa jabatan Bupati Sujud Pribadi. Sesuai data KPU, Sujud akan lengser per 26 Oktober. "Dua putaran diasumsikan dua bulan. Kami mundurkan dua bulan dari Oktober, kan Agustus," ungkap dia.

Setelah menetapkan tanggal pencoblosan, KPU mudah menyusun tahapannya. Misalnya, pemberitahuan DPRD kepada bupati tentang berakhirnya masa jabatan dilakukan akhir Februari. Pendaftaran calon bupati-wabup sekitar Maret hingga April. Dan, kampanye diperkirakan Juli-Agustus. "Tanggal-tanggalnya masih kami rapatkan. Yang sudah pasti adalah tanggal coblosannya dulu," ucap anggota KPU asal Bantur itu.

Terkait dengan pendanaan pilbup, hingga kemarin belum ada keputusan jelas, apakah pasti di angka Rp 20,5 miliar atau tidak. Sebab, KPU belum menggelar rapat terakhir dengan dewan dan eksekutif dalam pembahasan RAPBD 2010. (yos/yn) (jawapos.co.id)

Read More Coblosan Pilbup Kabupaten Malang 5 Agustus

Pilkada Kabupaten Malang 2010

Sedang mencari informasi Pilkada Kabupaten Malang 2010. Munkin blog ini barang kali bisa menyediakan informasi lengkap tentang Pilkada Malang 2010. Kalo memang bisa, wah bersyukur banget Malang punya blog ini yang bisa di ajak berbagi informasi khususnya tentang Pilkada Malang 2010 baik tentang berita politik, jadwal pilkada, pilbub malang, atau saat pemilihan nanti untuk Cabub dan Cawabub Kabupaten Malang 2010 - 2015
Semoga !

Read More Pilkada Kabupaten Malang 2010