CPNS Batu Di Tes Kesehatan Semi Bugil

CPNS Batu Di Tes Kesehatan Semi Bugil. Hanya tinggal Bra dan Celana Dalam dan diperiksa oleh dokter laki-laki. Belasan perempuan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kota Batu terkaget-kaget ketika mengikuti tes kesehatan, karena selain harus berhadapan dengan dokter pria, mereka juga diminta dalam keadaan separo telanjang atau Semi Bugil.

Belasan perempuan itu merupakan CPNS yang diterima pada rekrutmen 2008 lalu dan akan diangkat menjadi PNS Kota Batu tahun ini. Tes kesehatan itu merupakan salah satu syarat pengangkatan. Tes itu digelar di Rumah Sakit Tentara (RST) Soepraoen di Kota Malang, Senin (30/11).

“Sebelum tes kesehatan kulit dan kelamin itu, kami sudah diberitahu agar melepas semua pakaian kecuali bra dan celana dalam. Setiap kelompok terdiri dari 10 orang, dan kami disuruh berjejer saat memulai pemeriksaan,” aku seorang pegawai honorer Batu yang diangkat melalui jalur khusus honorer 2008 lalu, yang meminta namanya dirahasiakan karena malu urusan setengah bugil ini dipublikasikan media.

Kejadian berawal saat Pemkot Batu memerintahkan kepada 194 honorer yang diangkat menjadi CPNS serta 302 CPNS yang lolos jalur umum 2008 lalu untuk melakukan tes kesehatan. Meski tes kesehatan dilakukan dengan biaya sendiri, namun peserta khususnya mereka yang dari S1 harus melakukan tes kesehatan di RST Soepraoen.

Setiap CPNS dibebani biaya tes kesehatan sekitar Rp 375.000. “Saat tes jantung dan paru, kami difoto rontgen juga dengan pakaian bagian atas dibuka. Tetapi yang memeriksa dokter cewek, jadi tidak masalah,” akunya.

Hal yang sama juga dikeluhkan seorang guru di salah satu SMA di Kota Batu, sebut saja Bunga, yang juga mendapatkan cara tes kesehatan yang dinilainya tidak sopan. Banyaknya CPNS yang ingin melakukan pemeriksaan di hari yang sama membuat panitia pemeriksaan di RST membagi mereka dalam kelompok-kelompok kecil. Satu kelompok berisi 10 CPNS dan mereka harus melakukan pemeriksaan secara bersamaan dalam bilik-bilik pemeriksaan seperti bilik bagian dalam, paru, jantung, hingga kulit dan kelamin.
“Ya sepanjang pemeriksaan saya bersama 9 teman CPNS lain sudah biasa masuk ruangan dan membuka pakaian bagian atas bersamaan untuk foto rontgen,” kata CPNS perempuan lainnya.

Namun alangkah kagetnya ia ketika disuruh masuk dalam bilik pemeriksaan kulit dan kelamin secara bersamaan dalam keadaan setengah bugil. Mereka hanya boleh menggunakan bra dan celana dalam. “Saya tetap menjalaninya, karena berpikir tak masalah setengah telanjang, karena yang memeriksa paling juga dokter cewek. Tapi alangkah kagetnya saya ketika di dalam ternyata dokternya laki-laki, saya malu sekali waktu itu,” akunya.

Bahkan seorang rekan Bunga, juga sempat sedikit dikritik oleh sang dokter karena saat masuk ke ruangannya masih dalam keadaan menggunakan celana short ketat. “Saya kan bilang dilepas semuanya” ucap teman CPNS lain, menirukan ucapan sang dokter, saat dirinya merasa risih harus berhadapan dalam keadaan setelah telanjang di meja kerja sang dokter.

“Usai melepas celana short itu saya pun dipersilakan duduk di depannya. Dan dokter itu sempat melihat perut bagian bawah pusar saya yang memang ada luka jahitan operasi caesarnya,” aku teman Bunga.

Bunga dan temannya berharap ke depannya, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkot Batu lebih selektif lagi memilih rumah sakit. “Ya minimal kalau urusan buka-bukaan seperti itu, kami minta yang memeriksa adalah perempuan. Kami ini hanya orang sipil, jangan gunakan sistem tentara begitu, sampai sekarang saya masih merasa kejadian itu sebagai aib bagi saya,” tandasnya.

Ketika dikonfirmasi tentang kebenaran proses pemeriksaan kesehatan itu, Kepala BKD Pemkot Batu, Abu Sufyan mengakui pihaknya memang menggunakan jasa RST Soepraun untuk pemeriksaan kesehatan CPNS yang akan diusulkan menjadi PNS. “Itu memang aturannya dan kami tak boleh intervensi masalah pemeriksaan tes kesehatan yang dilakukan RST. Malah kami sangat berterimakasih pada RST yang bisa meluangkan waktu mereka untuk kepentingan tes kesehatan pegawai kami,” aku Abu.

Sementara Wali Kota Batu Eddy Rumpoko mengaku terkejut karena tak tahu ada proses pemeriksaan kesehatan seperti itu. Menurut Eddy, pihaknya hanya mewajibkan BKD melakukan pemeriksaan uji narkoba untuk mensterilkan PNS dari bahaya narkoba. “Memang tes kesehatan penting sesuai dengan aturan Mendagri. Tetapi adanya keluhan ini, kami akan melakukan evaluasi ulang untuk tahun berikutnya,” janji Eddy.

Sesuai Prosedur
Sekretaris Pemeriksaaan Kesehatan RST Soepraun, dr Gaguk Prasetya, mengatakan tes kesehatan yang mereka lakukan di RST sudah sesuai prosedur dan diberlakukan sama untuk seluruh pasien mulai dari tes kesehatan untuk Korps Wanita Angkatan Darat, perwira wanita, hingga PNS. “Dan di RST kami hanya tersedia satu dokter kulit dan kelamin yang kebetulan memang laki-laki.

Apalagi tak ada aturan di RST ini yang mewajibkan jika pasien wanita harus diperiksa oleh dokter wanita juga,” beber Gaguk.
Ditambahkan, dalam proses pemeriksaan, semua dokter bersikap profesional dan tak pernah berniat melecehkan pasien. Pemeriksaan bagian dalam, juga dokternya laki-laki. “Dan perlu diketahui, kami melakukan tes kesehatan secara keseluruhan mulai fisik, laboratorium, rontgen hingga organ jantung dan mata. Jadi, semua harus diikuti,” pungkasnya.

Kapendam V/Brawijaya Letkol Inf Achmad Mulyono yang dikonfirmasi terpisah juga menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan yang dilakukan para dokter di RST Soepraun sudah sesuai prosedur dan profesional. “Para dokter ini menjalankan tugasnya secara profesional,” tegas Achmad Mulyono, Senin (30/11).

Menurut pamen melati dua ini, hingga sekarang pihaknya belum bisa mengontak para dokter yang memeriksa para CPNS tersebut. Dari informasi yang diperolehnya, Mulyono mengatakan di ruang pemeriksaan tersebut memang hanya ada dokter pria. Namun Mulyono mengatakan para CPNS tersebut tidak telanjang bulat tetapi disesuaikan dengan kebutuhan pemeriksaan saja.

Dituding Tidak Fair
Sementara itu, penerimaan PNS di beberapa daerah di Jatim diwarnai protes. Di Tuban, dugaan terjadinya permaianan dalam penerimaan PNS makin santer terutama yang dipicu keterlambatan pengumuman 28 November lalu.

“Dugaan permaianan semakin jelas ketika terjadi penundaan hasil pengumuman. Keterlambatan itu lantaran diduga untuk memanipulasi nama-nama peserta yang diterima sesuai pesanan,” kata Bambang Lukmantono, Direktur Wahana Aspirasi Rakyat Tuban, Senin (30/11).

Menurutnya, dugaan terjadinya kecurangan juga dikuatkan adanya tenaga apoteker yang lebih banyak diambil dari luar daerah ketimbang dari Tuban. Dimungkinkan, yang dari luar daerah itu telah menyetor sejumlah uang. “Sebab, kami juga mendapat laporan dari keluarga peserta CPNS yang ditawari bisa dijamin masuk dengan imbalan Rp 125 juta,” jelas Bambang.

Katanya, Rp 125 juta itu tarif untuk peserta dengan ijazah D2 atau D3. “Sayangnya, untuk membuktikan permaianan seperti ini kita kesulitan. Sebab di dalamnya seperti sudah terbentuk sindikat yang tertata dengan tugas masing-masing,” sambungnya.

Anggota DPRD Tuban dari PDIP Teguh Prabowo alias Go Cong Ping mengatakan pihaknya juga mendengar kabar adanya permaianan dalam rekrutmen CPNS. Namun, ia mengaku tak bisa berbuat banyak lantaran struktur DPRD Tuban belum terbentuk.

Kabag Humas Pemkab Tuban Tri Martojo ketika dikonfirmasi memastikan tidak ada permaianan dalam rekrutmen CPNS. “Tidak benar yang ditudingkan itu,” tegasnya.

Mengenai keterlambatan pengumuman, menurutnya lantaran panitia benar-benar selektif dalam menentukan peserta yang layak diterima. “Dari hasil koreksi yang dilakukan tim UI (Universitas Indonesia) ada 700 peserta lulus. Sementara kuota yang dibutuhkan Tuban hanya 383. Proses seleksi inilah yang membutuhkan waktu sehingga pengumuman molor,” ungkap Tri Martojo.

Sementara itu, indikasi adanya rekayasa hasil tes CPNS di Kabupaten Pasuruan atas keberadaan nomor yang sama dengan nama berbeda, juga makin kuat. Setelah Surya menemukan nomor tes yang sama dengan nama yang berbeda, DPRD setempat juga menemukan kejadian serupa, Senin (30/11).

“Indikasi adanya rekayasa makin menguat. Kami juga menemukan bukti berupa nomor tes yang lolos tidak sama dengan nama pesertanya. Makanya agar tidak timbul fitnah, kami minta panitia atau BKD untuk mengumumkan hasil skor penilaian,” kata Yusuf Danial, Anggota Komisi A bersama Andri Wahyudi, Ketua Komisi A.

Yusuf, Andri dan anggota komisi A lainnya, Syamsul Hidayat lalu menunjukkan nomor tes 14-7010-3021-0060 dengan nama Damiati Laily yang berhasil lolos. Padahal nomor tes tersebut atas nama Anik Mufidah yang beralamat di Jl Cempaka RT 03 RW 02 Pasuruan, yang mendaftar untuk formasi penyuluh pertanian.

“Kami ada tiga temuan serupa. Maka panitia harus memaparkan hasil penilaian, karena ini menyangkut kepentingan publik,” tegas Yusuf Danial dari FPKB.

Suprijohadi, Kepala BKD Kabupaten Pasuruan, saat dikonfirmasi terkait tuntutan untuk mempublikasikan hasil penilaian tes CPNS, menolak dengan alasan itu permintaan yang mengada-ada.

Suprijohadi menyatakan hasil penilaian merupakan rahasia negara, sehingga tidak dapat dipublikasikan. Namun jika ada satu-dua orang peserta tes ingin mengetahuinya diperkenankan untuk menemuinya. “Jika ada yang memintanya, harus orang atau peserta yang bersangkutan dengan mendatangi dan menanyakannya langsung ke kami,” terang Suprijohadi. Terkait dugaan konspirasi mengatur hasil tes CPNS oleh pihak-pihak tertentu, Suprijohadi membantah keras. st11/why/jos/st31/st13/st30

Sumber: www.surya.co.id

Tulisan Terkait Lainnya